Kalkulator Gaji & PPh 21 (TER)

Berapa uang yang benar-benar masuk ke rekening Anda setiap bulan? Hitung Take Home Pay secara akurat sesuai sistem TER dan aturan BPJS yang berlaku.

Harap masukkan tarif gaji dan klik Hitung.

Apakah kalkulator ini membantu?

★ ★ ★ ★ ★
4.8/5 (23 suara)

Contoh Perhitungan

Kasus Perhitungan Hasil
Gaji Rp 10 Juta, Status TK/0 (Lajang) PPh 21 TER Kategori A + potongan BPJS 4%; THP estimasi sekitar Rp 9,1-9,3 Juta
Gaji Rp 20 Juta, Status K/2 (Menikah, 2 Anak) PPh 21 lebih rendah karena PTKP K/2 lebih tinggi; THP estimasi sekitar Rp 18,3-18,6 Juta
Freelancer, Penghasilan Tidak Tetap Rp 15 Juta/bulan Estimasi PPh 21 Pasal 21 tidak final; perlu pelaporan tahunan untuk rekonsiliasi

Sistem TER: Cara Baru Menghitung PPh 21 Bulanan Sejak 2024

Sejak Januari 2024, pemerintah Indonesia memberlakukan sistem Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk pemotongan PPh 21 bulanan, menggantikan metode lama yang lebih kompleks. Dasar hukumnya adalah PMK No. 168 Tahun 2023. Sistem TER membagi wajib pajak ke dalam tiga kategori berdasarkan status PTKP, dan setiap kategori memiliki tabel tarif bulanan yang langsung dikalikan dengan penghasilan bruto bulan berjalan.

Kategori A mencakup wajib pajak dengan PTKP TK/0, TK/1, dan K/0. Kategori B mencakup TK/2, TK/3, K/1, dan K/2. Kategori C mencakup K/3. Metode ini berlaku untuk bulan Januari hingga November; pada bulan Desember, perusahaan melakukan penghitungan ulang (reconciliation) menggunakan tarif progresif Pasal 17 untuk memastikan total pajak tahunan sudah tepat. Memahami sistem ini penting saat negosiasi paket remunerasi, karena skema Gross, Gross Up, dan Net menghasilkan Take Home Pay yang sangat berbeda meski angka nominal tertera sama.

Anatomi Potongan Gaji: PPh 21 dan Iuran BPJS

Setiap bulan, dua kelompok potongan wajib mengurangi gaji bruto Anda sebelum masuk ke rekening. Pertama, iuran BPJS yang ditanggung karyawan: BPJS Kesehatan 1% dari upah (dengan batas atas gaji yang diperhitungkan), JHT 2%, dan Jaminan Pensiun 1%, total sekitar 4% dari upah bruto. Kedua, PPh 21 yang dihitung menggunakan tarif TER sesuai kategori PTKP Anda.

Contoh konkret: karyawan dengan gaji Rp 15 juta per bulan berstatus TK/0 (lajang) akan membayar PPh 21 lebih tinggi dibanding karyawan dengan gaji sama berstatus K/2 (menikah, dua anak), karena PTKP K/2 lebih besar sehingga penghasilan kena pajak efektifnya lebih kecil. Perlu juga dicatat bahwa karyawan tanpa NPWP dikenakan tarif pajak 20% lebih tinggi dari tarif normal sesuai Pasal 21 ayat (5a) UU PPh, sehingga memiliki NPWP secara harfiah menambah gaji bersih Anda setiap bulan.

Visualisasi Perbandingan Komponen Gaji Bruto dan Take Home Pay Setelah Potongan

Tips & Informasi 💡

  • Pisahkan Tunjangan Tidak Kena Pajak: Beberapa tunjangan seperti uang lembur dan reimbursement berbasis bukti biasanya tidak masuk objek PPh 21. Pastikan struktur gaji Anda sudah benar sebelum menginput data.
  • Perhatikan Bulan Desember dan Bulan THR: Pada bulan Desember terjadi rekonsiliasi pajak tahunan, dan bulan penerimaan THR akan meningkatkan bruto bulan tersebut sehingga tarif TER efektif bisa lebih tinggi dari bulan biasa.
  • Update PTKP Secara Berkala: Laporkan perubahan status perkawinan atau penambahan tanggungan ke bagian payroll sesegera mungkin karena berdampak langsung pada besaran pajak bulanan.

📋Langkah Menghitung

  1. Masukkan gaji pokok bulanan dan tunjangan tetap yang dikenai pajak (tunjangan makan, transportasi, dll.) sebagai total pendapatan bruto.

  2. Pilih status PTKP sesuai kondisi Anda, misalnya TK/0 untuk lajang atau K/2 untuk menikah dengan dua anak, untuk menentukan kategori TER yang berlaku.

  3. Masukkan persentase iuran BPJS yang menjadi tanggungan karyawan: 1% Kesehatan, 2% JHT, 1% Jaminan Pensiun.

  4. Klik "Hitung" untuk melihat rincian lengkap THP, nominal PPh 21 bulanan, dan total potongan.

Kesalahan yang Harus Dihindari ⚠️

  1. Mengabaikan Batas Atas BPJS: BPJS Kesehatan memiliki batas upah yang diperhitungkan (per 2024: Rp 12 juta/bulan untuk kesehatan), sehingga karyawan bergaji di atas batas ini membayar iuran tetap, bukan terus naik proporsional.
  2. Salah Input Status PTKP: Menggunakan status lajang (TK/0) padahal sudah menikah dan memiliki anak menghasilkan estimasi pajak yang lebih tinggi dari kenyataan dan THP yang tampak lebih kecil dari yang sebenarnya.
  3. Tidak Punya NPWP: Karyawan tanpa NPWP dikenakan tarif PPh 21 lebih tinggi 20% dari tarif normal; ini bisa berarti perbedaan ratusan ribu rupiah per bulan yang sepenuhnya bisa dihindari.
  4. Mencampuradukkan Beban Perusahaan dan Karyawan: Iuran JKK, JKM, dan sebagian JHT ditanggung perusahaan, bukan dipotong dari gaji; memasukkan angka ini ke dalam kolom potongan karyawan akan menghasilkan THP yang jauh lebih rendah dari kenyataan.

Implementasi Praktis untuk Karyawan dan Freelancer📊

  1. Jangan terima tawaran kerja hanya berdasarkan angka gaji bruto; hitung THP aktual setelah pajak dan BPJS untuk membandingkan penawaran secara setara.

  2. Estimasi total PPh 21 setahun untuk mempersiapkan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi agar tidak ada kekurangan atau kelebihan bayar yang signifikan.

  3. Gunakan angka THP yang akurat sebagai basis kelayakan cicilan KPR atau kredit kendaraan, bukan angka gaji bruto yang akan menyesatkan perhitungan DBR.

  4. Freelancer: konversi tarif proyek ke ekuivalen gaji bulanan neto agar bisa membandingkan profitabilitas pekerjaan lepas dengan tawaran kerja tetap secara apel-ke-apel.

Pertanyaan Seputar Layanan Kami

Bagaimana sistem TER (Tarif Efektif Rata-rata) bekerja untuk PPh 21?

Sistem TER, yang berlaku sejak Januari 2024 berdasarkan PMK No. 168/2023, menyederhanakan pemotongan PPh 21 bulanan dengan membagi wajib pajak ke tiga kategori: Kategori A (TK/0, TK/1, K/0), Kategori B (TK/2, TK/3, K/1, K/2), dan Kategori C (K/3). Setiap kategori memiliki tabel tarif efektif bulanan yang langsung dikalikan dengan penghasilan bruto bulan berjalan tanpa perlu anualisasi terlebih dahulu. Metode ini berlaku Januari hingga November; Desember digunakan untuk rekonsiliasi menggunakan tarif progresif Pasal 17.

Bagaimana rumus perhitungan Take Home Pay (THP)?

Secara matematis: \(THP = \text{Gaji Bruto} - PPh\,21 - \text{Iuran BPJS Karyawan} - \text{Potongan Lainnya}\). PPh 21 bulanan dihitung dengan metode TER: \(PPh\,21 = \text{Penghasilan Bruto} \times \text{Tarif TER sesuai kategori}\). Iuran BPJS karyawan standarnya 4% dari upah bruto (1% Kesehatan + 2% JHT + 1% JP), dengan batas atas masing-masing komponen.

Apa itu PTKP dan berapa nilainya di tahun 2026?

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah batas penghasilan tahunan yang bebas dari pajak penghasilan. Nilai PTKP belum mengalami perubahan sejak PMK No. 101/2016: Rp 54 juta per tahun untuk wajib pajak lajang (TK/0), ditambah Rp 4,5 juta untuk status menikah, dan Rp 4,5 juta untuk setiap tanggungan (maksimal 3 tanggungan). Jika ada perubahan nilai PTKP di tahun berjalan, situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id) adalah sumber yang perlu dikonfirmasi.

Berapa potongan BPJS yang menjadi beban karyawan?

Sesuai regulasi yang berlaku, iuran yang dipotong langsung dari gaji karyawan adalah: BPJS Kesehatan 1% dari upah (batas atas Rp 12 juta/bulan per 2024), JHT 2% dari upah, dan Jaminan Pensiun 1% dari upah (batas atas sekitar Rp 9,9 juta/bulan). Total tanggungan karyawan sekitar 4% dari upah bruto. Sisanya (JKK, JKM, dan porsi JHT lebih besar) ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan.

Apakah biaya jabatan mengurangi jumlah PPh 21 saya?

Ya. Untuk pegawai tetap, biaya jabatan diakui sebagai pengurang penghasilan bruto sebesar 5%, dengan batas maksimal Rp 500.000 per bulan atau Rp 6 juta per tahun. Dalam sistem TER, biaya jabatan ini sudah diperhitungkan dalam tabel tarif yang digunakan, sehingga tidak perlu dihitung manual secara terpisah.

Bagaimana cara menghitung upah lembur di Indonesia?

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, upah per jam untuk perhitungan lembur dihitung dengan rumus: \(\text{Upah Lembur per Jam} = \frac{1}{173} \times \text{Upah Sebulan}\). Pengali jam lembur berbeda: 1,5x untuk jam pertama di hari kerja, 2x untuk jam berikutnya, dan 2x hingga 4x untuk hari libur atau hari raya, tergantung urutan jam lemburnya.

Apakah bonus dan THR dikenakan PPh 21?

Ya. THR dan bonus dikategorikan sebagai penghasilan tidak teratur. Dalam sistem TER, total penghasilan bruto bulan penerimaan (gaji reguler ditambah THR atau bonus) akan dikenakan tarif TER sesuai kategori, sehingga PPh 21 bulan tersebut akan lebih besar dari bulan biasa. Ini normal dan bukan kesalahan perhitungan; perlu diantisipasi dalam perencanaan arus kas bulanan.

🔢Rekomendasi Kalkulator Lainnya

Kalkulator Amortisasi
Kalkulator PPN
Kalkulator Diskon Belanja
Catatan: Kalkulator ini dirancang untuk memberikan estimasi yang bermanfaat untuk tujuan informasi. Meskipun kami mengupayakan akurasi, hasil dapat bervariasi berdasarkan hukum setempat dan keadaan individu. Kami menyarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat profesional untuk keputusan penting.